"Ini akan menjadi momen penting bagi kita di Maluku Tenggara, karena sejak dilantik bersama-sama pada 20 Februari 2024 oleh Presiden RI, beliau belum pernah kesini mengunjungi Maluku Tenggara dan Kota Tual,” kata Thaher Hanubun di Langgur Sabtu (10/5/2025).
Dikatakan, pihaknya sengaja mengundang Gubernur beserta Forkopimda Provinsi Maluku untuk melihat secara langsung perkembangan daerah yang juga dihadiri Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda, Kajati, dan Sekda Provinsi Maluku.
"Kami ingin agar pemerintah provinsi memahami situasi dan kebutuhan masyarakat di daerah ini secara langsung," katanya.
Bagi Hanubun, Gubernur Hendrik Lewerissa bukanlah figur baru dalam dinamika pembangunan di Maluku. Pasalnya, Lewerissa pernah menjadi Anggota DPR RI yang memahami sungguh karakteristik di daerah.
Dengan latar belakang tersebut, Bupati Thaher yakin kunker Gubernur Lewerissa dapat menjawab seluruh program prioritas di Kabupaten Maluku Tenggara.
"Jadi, beliau (Gubernur red) sangat⁰ memahami konteks dan kebutuhan di 11 Kabupaten/Kota, termasuk daerah Maluku Tenggara," ucap Hanubun.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Forkopimda Provinsi Maluku akan menyampaikan berbagai arahan strategis kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Para Camat, Kepala Ohoi, dan Tokoh Masyarakat.
Menurut rencana, Pangdam XVI/Pattimura akan menyampaikan materi bertajuk “Penguatan Wawasan Kebangsaan untuk Maluku Tenggara yang Berdaulat dan Bermartabat”.
Sementara itu, Kapolda Maluku akan memaparkan tema “Kerukunan, Keamanan, Ketertiban: Tiga Pilar Pembangunan Maluku Tenggara”, yang menekankan pentingnya stabilitas sosial dalam mendukung pembangunan.
Ia juga mengajak para pemangku kepentingan di Desa untuk turut berperan menjaga stabilitas dan keadilan hukum di tingkat akar rumput.
"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat," ujar Hanubun.
Wakajati Maluku juga diagendakan menyampaikan materi berjudul “Cerdas Mengelola, Bijak Melaporkan: Strategi Compliance dalam Penggunaan Dana Desa” guna mendorong akuntabilitas aparatur desa.
Lebih lanjut Bupati Hanubun menegaskan bahwa hukum, keamanan, dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama bagi kemajuan Maluku Tenggara.
