"Kami dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, minta juga barang kali dari Pelni untuk ada kapal-kapal penumpang yang GT-nya disesuaikan dengan Pelabuhan Kei Besar bisa dapat masuk juga di Kei Besar," kata Wakil Bupati (Wabup) Malra Charlos Viali Rahantoknam saat menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran BUMN di Kantor Walikota Tual Rabu, (23/4/2025).
Mengingat, banyak masyarakat Kei Besar yang tinggal diluar Maluku seperti di Papua dan Aru sehingga mengeluarkan biaya yang cukup mahal saat kembali ke Kei Besar.
"Kalau mereka mau pulang, sampai di Kei Besar butuh ongkos yang agak mahal. Jadi, kalau sudah ada kapal (Kapal Pelni red) yang rutenya masuk ke Kei Besar juga, itu dapat mengurangi beban masyarakat," sebut Wabup.
Selain penambahan trayek, Wabup juga mengusulkan penambahan frekwensi tol laut di Kei Besar. Pasalnya, keberadaan tol laut mampu meningkatkan nilai ekspor komoditas kopra sejak kepemimpinan Presiden Prabowo.
"Tol laut pada saat itu harga komoditas seperti kopra itu masih harga Rp.3000. Tapi semenjak Tol Laut masuk, kemudian komoditasnya naik jadi Rp.5-6 ribu. Puji Tuhan, alhamdulillah, sekarang sudah sampai diangka 12-13 ribu semenjak ke pemimpinan Pak Prabowo," ujar Rahantoknam.
"Jadi, karena sudah ada komoditas di sana, sudah ada masyarakat banyak di sana, jadi keperluannya pasti tinggi," singkatnya.
Ia menjelaskan, ada sejumlah Kapal Perintis yang telah masuk di Kei Besar, namun bagi Wabup hal itu belum maksimal.
"Coba diperhatikan ulang, barangkali sosialisasi atau ke masyarakatnya kurang cocok, karena saya rasa di Kei Besar itu lebih cocok kapal putih, (kapal Perni)," usulnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga meminta Kementerian Perhubungan untuk membangun Pelabuhan Besar di Pulau Kei Besar, karena menurutnya Pelabuhan Besar sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kei Besar.
"Tapi kalau konektivitas antar-daerah antar pulau dari kei besar sampai ke makasar ke Surabaya belum bagus, maka kebutuhannya gitu-gitu saja," ungkapnya.
