Keenam Kecamatan yang melangsungkan Musrenbang RKPD meliputi Kecamatan Kei Kecil-Kecamatan Manyeuw yang dipusatkan di Aula Kantor Bupati Malra.
Kemudian, Kecamatan Kei Kecil Timur-Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dipusatkan di Balai Desa Rumaat dan Kecamatan Kei Kecil Barat-Kecamatan Hoat Sorbay dipusatkan di SD Min 1 Malra Dian Pulau.
Thaher mengatakan, pelaksanaan Musrenbang RKPD ditingkat Kecamatan adalah amanat Ketentuan Perundangan-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada Pasal 94 Ayat (3) mengamanatkan Musrenbang RKPD dilaksanakan ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.
"Tujuan Musrenbang Kecamatan adalah sebagai forum pembahasan daftar usulan Ohoi ditingkat Kecamatan. Melalui forum ini aspirasi dan kebutuhan masyarakat disuarakan melalui forum partisipatif, mulai dari Musrenbang Ohoi dibahas di Musrenbang Kecamatan dan kemudian ditindaklanjuti ditingkat Kabupaten," kata Bupati dalam sambutannya.
Bupati menegaskan bahwa, salah satu semangat yang diusung untuk membangun Maluku Tenggara adalah "Membangun dari Ohoi".
"Kami percaya bahwa, Ohoi yang berkembang akan mendorong kemajuan di perkotaan," ujarnya.
Ohoi dalam pandangan Bupati adalah pusat aktivitas masyarakat. Tempat dimana masyarakat beraktivitas dan berdaya secara ekonomi.
"Ohoi harus menjadi tempat bagi perputaran ekonomi. Pemberdayaan masyarakat Ohoi dilakukan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Untuk itu, potensi sumber daya alam yang dimiliki di Ohoi, harus dikelola dalam manajemen bisnis yang andal," ungkap Hanubun.
Disisi lain, potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan yang mungkin selama ini terkendala akses distribusi sudah dapat diminimalisir sehingga dalam hal intervensi juga diharapkan memberi dampak yang lebih besar bagi kemajuan dan peningkatan ekonomi di daerah.
"Perencanaan yang baik akan dapat terwujud jika terjadi sinkronisasi antara kebijakan Top-Down dan aspirasi dari bawah atau Button-Up. Untuk itu, Musrenbang sebagai forum yang mempertemukan kebijakan Top-Down dan aspirasi Button-Up dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat dalam menyuarakan kebutuhannya dan Pemerintah Daerah mendengar, menyerap dan menemukan solusi.
Ia mengakui, bahwa karena berbagai keterbatasan maka pengalokasian belanja yang menjawab usulan aspiratif masyarakat terkadang belum optimal. Namun dikesempatan itu Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Daerah sudah memilih untuk berjuang bersama masyarakat.
"Untuk itu, kebutuhan dan harapan masyarakat adalah prioritas bagi kami," jelasnya.
