Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, pukul 11.30 WIT, dihadiri Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Rasyid, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh agama, serta para Kepala Ohoi.
Thaher Hanubun menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat bukan sekadar kedudukan struktural, melainkan amanah dan tanggung jawab besar untuk memastikan pemerintah benar-benar hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran pemerintah harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Warga membutuhkan pelayanan cepat, keputusan yang jelas, serta pemerintah yang tanggap terhadap berbagai kesulitan di lapangan.
“Yang dirasakan masyarakat itu adalah pelayanan yang cepat, keputusan yang jelas, serta pemerintah yang hadir menghadapi kesulitan masyarakat. Urusan masyarakat harus dilayani secara maksimal. Tidak ada alasan anggaran dan lain-lain,” tegas Bupati.
Menurutnya, kehadiran seorang pejabat di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata kehadiran negara. Karena itu, pejabat tidak boleh hanya bekerja dari balik meja, tetapi harus mengetahui langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan dan ohoi yang jauh dari pusat pemerintahan.
“Saudara hadir berarti negara hadir di tengah masyarakat. Jangan sampai terlalu lama tidak datang ke tempat tugas, karena itu bisa menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran masyarakat,” ujarnya.
Enam Pejabat yang Dilantik
Adapun enam pejabat yang dilantik berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tenggara, yakni:
Pelayanan KTP dan Perizinan Jangan Dipersulit
Secara khusus, Bupati memberikan perhatian terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Ia meminta Kepala Dinas Dukcapil memastikan setiap warga mendapatkan dokumen kependudukan dengan mudah, cepat, dan tanpa prosedur yang mempersulit.
Menurutnya, masyarakat yang datang mengurus KTP maupun dokumen lainnya tidak boleh dibebani proses yang berbelit-belit karena hal tersebut dapat menghabiskan waktu, biaya, dan mengganggu aktivitas kehidupan mereka.
Penekanan serupa disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Bupati meminta agar kepastian persyaratan, waktu, dan biaya pelayanan perizinan menjadi prioritas, sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dan investor yang ingin mengembangkan usaha di Maluku Tenggara.
Ia bahkan meminta agar hambatan birokrasi yang tidak perlu dihilangkan dan pelayanan perizinan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketahanan Pangan dan Penanganan Bencana di Wilayah Kepulauan
Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Bupati mengingatkan pentingnya membangun sistem distribusi dan pengawasan pangan hingga ke ohoi dan pulau-pulau terluar.
Ia menyoroti tantangan geografis Maluku Tenggara, di mana pengiriman bantuan pangan ke wilayah Banda Eli, Kei Besar Utara Timur, dan Kei Besar Utara Barat membutuhkan waktu serta koordinasi transportasi laut.
Menurutnya, persoalan pangan tidak cukup hanya dilihat berdasarkan data barang yang tiba di pusat kabupaten. Pemerintah harus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, koordinasi antara dinas, camat, kepala ohoi, dan masyarakat harus diperkuat, termasuk pemanfaatan pangan lokal serta penyediaan data yang akurat untuk menentukan wilayah rawan pangan.
Sementara kepada Kepala BPBD, Bupati meminta kesiapsiagaan personel, jalur komunikasi, dan dukungan logistik yang benar-benar dapat dioperasikan dalam kondisi darurat.
Ia menegaskan bahwa penanganan bencana di daerah kepulauan membutuhkan kerja ekstra, terutama ketika terjadi musibah laut maupun kebakaran.
“Pejabat yang menangani bencana dan pemadam kebakaran harus selalu siaga. HP sebagai pejabat harus aktif. Jangan sampai masyarakat membutuhkan pertolongan, tetapi kita sulit dihubungi,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti keterbatasan armada pemadam kebakaran. Saat ini, pemerintah daerah memiliki satu unit armada baru dan satu unit armada lama yang telah diperbaiki. Ia meminta persoalan kesiapan kendaraan dan ketersediaan bahan bakar menjadi perhatian serius.
Disiplin, Integritas, dan Efisiensi Anggaran
Selain pelayanan publik, Bupati menekankan pentingnya disiplin, integritas, loyalitas, dan tanggung jawab bagi seluruh pejabat yang baru dilantik.
Ia meminta setiap pimpinan OPD menetapkan target kerja yang realistis, penanggung jawab yang jelas, batas waktu pelaksanaan, serta bukti hasil pekerjaan.
Dalam situasi efisiensi anggaran, setiap kegiatan pemerintah harus memiliki prioritas dan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan hasil signifikan harus dihindari.
Bupati juga meminta seluruh pimpinan OPD tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk tidak bekerja maksimal.
Ia menyinggung adanya dukungan anggaran yang harus segera dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, termasuk alokasi Rp3 miliar untuk Kota Tual dan Rp1 miliar untuk Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana disampaikan dalam sambutannya.
“Kalau tidak bisa dimanfaatkan, jangan salahkan pemerintah pusat. Salahkan diri kita sendiri. Ini tanggung jawab semua dinas, bukan hanya satu dinas,” tandasnya.
Bupati turut mengingatkan bahwa Staf Ahli Bupati bukan jabatan untuk menempatkan seseorang tanpa tugas. Staf Ahli memiliki peran strategis memberikan kajian, masukan, dan pertimbangan kepada kepala daerah sebelum suatu keputusan diambil.
Di akhir arahannya, ia meminta para pejabat menjadi teladan dalam kedisiplinan, termasuk menaati jam kerja mulai pukul 08.00 WIT, ketentuan berpakaian dinas, serta melaksanakan pakta integritas yang telah ditandatangani.
Ia menegaskan bahwa loyalitas kepada pimpinan harus diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan yang sah, kejujuran dalam laporan, dan keberanian menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan, bukan sekadar memberikan laporan yang menyenangkan atasan.
“Jangan ABS (asal bapak senang), sementara kenyataan di lapangan berbeda. Sampaikan keadaan yang sebenarnya agar persoalan dapat diselesaikan,” pesannya.
Bupati berharap semangat SETARA (Sejahterakan Negeri) benar-benar dirasakan seluruh masyarakat di 192 ohoi dan satu kelurahan di Kabupaten Maluku Tenggara.
Pelantikan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan kinerja birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta percepatan pembangunan yang menjangkau seluruh wilayah Maluku Tenggara.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah/janji jabatan dan pakta integritas, penyerahan SK Pelaksana Tugas (Plt.) Camat, doa, serta foto bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga berakhir pukul 12.24 WIT.
