Menurut Herman, karakteristik wilayah kepulauan seperti Maluku membutuhkan pendekatan berbeda dalam perhitungan kebutuhan anggaran pembangunan. Sebab, pelayanan publik tidak hanya berlangsung di daratan, tetapi juga menjangkau pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut.
Gagasan tersebut disampaikannya dalam dialog interaktif Mengenal Tokoh Inspiratif Herman Koedoeboen di Studio Pro 1 RRI Langgur, Senin (2/11/2026), yang dipandu Jay Sarbunan.
Herman menjelaskan, keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan bagi banyak pemerintah daerah, terutama daerah yang memiliki wilayah pelayanan luas, tetapi jumlah penduduk dan kemampuan pendapatan asli daerah relatif terbatas.
Ia menilai, kondisi geografis Maluku perlu menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan pendanaan pembangunan.
“Konsep wilayah pelayanan laut itu sebagai pelayanan publik yang dipersamakan dengan kontinental atau daratan,” ujarnya.
Laut Harus Diperhitungkan dalam Pelayanan Publik
Herman mencontohkan kondisi pelayanan masyarakat di wilayah Maluku yang mengharuskan pemerintah menjangkau antarpulau melalui transportasi laut maupun udara.
Menurutnya, kebutuhan pembiayaan untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau tersebut merupakan bagian nyata dari pelayanan publik yang seharusnya memperoleh perhatian dalam perhitungan kebutuhan anggaran.
Ia membandingkan kebutuhan pelayanan masyarakat di wilayah daratan dengan pelayanan antarpulau. Pada wilayah kepulauan, pemerintah menghadapi tambahan tantangan berupa jarak laut, ketergantungan pada transportasi, serta kebutuhan operasional untuk menjangkau masyarakat.
Sebagai contoh, ia menyebut perjalanan pelayanan dari wilayah Kei Kecil menuju Kei Besar, termasuk rute dari Watlaar menuju Elat, yang membutuhkan dukungan anggaran agar pelayanan pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara optimal.
Karena itu, Herman mengusulkan agar wilayah laut yang menjadi bagian dari jangkauan pelayanan publik turut diperhitungkan secara lebih proporsional dalam kebijakan pendanaan daerah.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkecil kesenjangan pembiayaan antara daerah kepulauan dan daerah yang memiliki karakteristik geografis berbeda.
PAD Terbatas, Pembangunan Tetap Harus Berjalan
Herman juga menyoroti ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah dengan basis ekonomi terbatas tidak selalu mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Sementara itu, pengembangan sumber daya alam membutuhkan investasi, teknologi, serta waktu yang tidak singkat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan yang tersedia tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Ia menekankan bahwa kebijakan pajak dan retribusi daerah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah.
“Kalau kita hanya menerapkan dana transfer, sangat sulit. Siapa pun pemimpin akan sulit menghadapi problematika dan tuntutan masyarakat,” katanya.
Herman juga mengingatkan bahwa pembangunan harus dirancang secara berkelanjutan agar kebutuhan pembiayaan jangka pendek dan rencana pengembangan ekonomi jangka panjang dapat berjalan seimbang.
Dana Abadi dan Kemandirian Fiskal
Dalam dialog itu, Herman turut mengungkapkan gagasannya mengenai pembentukan dana abadi yang pernah diterapkan ketika dirinya menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara periode 2003–2008.
Menurutnya, gagasan tersebut berangkat dari pemikiran tentang pentingnya membangun kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang.
Ia menilai bahwa pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan harapan terhadap pengolahan sumber daya alam. Pemerintah perlu memikirkan sumber pembiayaan yang dapat mendukung keberlanjutan program pembangunan.
Di sisi lain, Herman menekankan bahwa penanganan kemiskinan juga harus dilakukan berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Program pemerintah, menurutnya, tidak cukup hanya mengedepankan pembagian anggaran secara merata, tetapi harus diarahkan pada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi.
“Pendekatannya adalah pendekatan masalah. Tidak bisa pendekatan pemerataan saja,” ujarnya.
Gagasan mengenai keadilan fiskal tersebut menjadi salah satu sorotan dalam dialog RRI Langgur. Bagi daerah kepulauan seperti Maluku, perhitungan kebutuhan anggaran yang mempertimbangkan karakteristik geografis dinilai penting untuk menunjang pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
