Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat membuka Konsultasi Publik Penyusunan Materi Teknis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR-KPN) Langgur, Selasa (10/11/2026).
Menurut Thaher, RDTR bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah perkembangan kawasan sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan daerah.
"Manfaat RDTR bagi pembangunan adalah memastikan proyek pembangunan berada di lokasi yang tepat dan sesuai peruntukan tata ruang sebelum anggaran dikeluarkan. Jangan menebak-nebak," tegasnya.
Ia mencontohkan, Bappeda dan OPD harus menggunakan RDTR sebagai acuan sebelum menentukan lokasi pembangunan pasar, puskesmas, gedung pemerintahan maupun pengadaan tanah.
Bupati mengingatkan, kebiasaan membangun tanpa mempertimbangkan peruntukan ruang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta serius mengikuti proses penyusunan RDTR agar kesalahan dalam menentukan lokasi pembangunan tidak terus berulang.
"Jangan sampai saya sebagai Bupati membangun sesuatu, tetapi ternyata tidak ada manfaatnya karena lokasinya tidak sesuai. Itu yang harus kita hindari," ujarnya.
Ia juga menegaskan, pengembangan potensi ekonomi daerah harus tetap mengacu pada ketentuan tata ruang. Salah satunya kawasan perikanan terpadu yang telah diupayakan sebagai kawasan strategis ekonomi dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2043.
Menurutnya, usulan pembangunan fasilitas pendukung sektor perikanan, seperti gudang pendingin (cold storage) di ohoi, harus disesuaikan dengan peruntukan ruang yang ditetapkan.
RDTR Langgur Jangkau 5.640,71 Hektare
Dalam pemaparan tim penyusun, RDTR-KPN Langgur direncanakan mencakup wilayah seluas kurang lebih 5.640,71 hektare yang meliputi dua kecamatan, yakni Kecamatan Manyeuw dan Kecamatan Kei Kecil.
Wilayah perencanaan di Kecamatan Manyeuw mencakup sebagian Ohoi Ngayub dan Ohoiluk. Sementara di Kecamatan Kei Kecil meliputi sebagian Ohoi Letman, Dudunwahan, Kelanit, Loon, dan Ibra, serta Ohoi Kolser, Ohoijang-Watdek, Langgur, Wealitir, Faan, dan Sathean.
Penentuan deliniasi wilayah tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perbatasan Negara di Maluku.
Secara strategis, Langgur diproyeksikan sebagai pusat pelayanan penyangga yang mendukung pelayanan masyarakat, infrastruktur strategis, dan pengembangan kawasan terbangun.
Cakupan wilayah hingga Bandara Ibra juga memungkinkan integrasi perencanaan kawasan perkotaan dengan infrastruktur transportasi strategis, termasuk peningkatan aksesibilitas dan pengendalian pemanfaatan ruang yang memperhatikan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.
Bupati: Jangan Sia-siakan Kesempatan dari Pusat
Thaher Hanubun turut meminta seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah, pemangku adat, Raja/Rat Rumah Dian Rat Manyeuw, dan para kepala ohoi, agar aktif memberikan masukan dalam penyusunan dokumen tersebut.
Ia mengungkapkan, penyusunan RDTR-KPN Langgur merupakan tindak lanjut komunikasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan kementerian terkait di Jakarta dan Universitas Pattimura. Pembiayaannya bersumber langsung dari pemerintah pusat.
"Jangan sampai kesempatan ini kita lewatkan. Tidak semua kabupaten mendapat kesempatan seperti ini. Maluku Tenggara menjadi salah satu daerah yang mendapatkannya. Karena itu, manfaatkan kesempatan ini dengan memberikan masukan," katanya.
Bupati berharap dokumen RDTR yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah, memperhatikan kepentingan masyarakat dan adat, serta menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam melaksanakan program pembangunan.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Direktorat Perencanaan Tata Ruang Provinsi Maluku, tim penyusun Universitas Pattimura, perwakilan Dandim 1503/Tual, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku Tenggara Herling Priartha, jajaran pimpinan OPD, Raja/Rat Rumah Dian Rat Manyeuw Norbertus Watratan, para kepala ohoi dan undangan lainnya.
Sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat, termasuk Bappenas dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), turut mengikuti kegiatan melalui konferensi Zoom.
Melalui penyusunan RDTR-KPN Langgur, pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman tata ruang yang lebih terperinci untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai peruntukan, mencegah konflik pemanfaatan ruang, serta mengoptimalkan potensi kawasan perkotaan dan perbatasan negara di Maluku Tenggara.
