Kepala Dinas Perikanan Maluku Tenggara, Ruslan Ingratubun, mengungkapkan bahwa persoalan bantuan yang tidak sesuai dengan profesi penerima masih menjadi salah satu temuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai usai penyerahan bantuan sarana penangkapan ikan dan budidaya rumput laut di depan Kantor Dinas Perikanan, Senin (26/10/2026).
Ruslan menjelaskan, terdapat tiga pertimbangan utama yang digunakan dalam menentukan penerima bantuan.
Pertama, calon penerima harus benar-benar berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya. Kedua, penerima harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ketiga, bantuan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi serta potensi produktivitas calon penerima.
Ia mencontohkan, selama ini masih ditemukan bantuan yang tidak sesuai dengan pekerjaan penerima. Ada masyarakat yang berprofesi sebagai petani justru memperoleh sarana perikanan, sementara nelayan menerima bantuan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan usaha mereka.
"Saya tidak mengatakan semuanya tidak tepat sasaran. Namun, ada yang perlu diperbaiki. Nelayan harus mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan pekerjaannya," tegas Ruslan.
Ia menjelaskan, kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin, hampir miskin, hingga rentan miskin dapat menjadi sasaran pemberdayaan, sepanjang memenuhi persyaratan dan memiliki kemauan untuk mengembangkan usaha perikanan.
Menurutnya, bantuan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan penerima, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya.
Dinas Perikanan berharap, penerapan kriteria tersebut dapat membuat penyaluran bantuan semakin transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


