Pandangan itu disampaikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam tulisan bertajuk “Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif” yang dirilis pada 12 September 2026.
Menurut Komaruddin, Prabowo memasuki pemerintahan dengan modal politik yang kuat setelah memenangkan Pemilu Presiden 2024 dan dilantik pada 20 Oktober 2024. Pengalaman panjang sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai, calon presiden, hingga akhirnya menjadi presiden membuat kepemimpinannya menarik untuk dievaluasi.
Persoalannya, kata dia, bukan hanya seberapa banyak program yang telah dijalankan, melainkan apakah Prabowo benar-benar sedang membangun negara yang kuat atau baru membangun pemerintahan yang kuat.
Komaruddin menilai Prabowo memiliki sejumlah agenda besar, mulai dari swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, hingga pembangunan manusia. Salah satu program yang paling menonjol adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi simbol kuat pemerintahan Prabowo.
Dalam rancangan APBN 2026, program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun. Namun, besarnya program tersebut juga menuntut tata kelola yang semakin profesional, mulai dari standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, distribusi, hingga pengawasan.
Kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, menurut Komaruddin, menjadi peringatan bahwa program dengan skala besar tidak cukup hanya mengandalkan niat baik. Semakin besar ambisi sebuah kebijakan, semakin tinggi pula tuntutan profesionalismenya.
Hal serupa berlaku pada agenda swasembada pangan. Pemerintah menyebut produksi dan cadangan beras meningkat, bahkan cadangan beras pemerintah pada pertengahan 2026 disebut telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton.
Namun, ukuran keberhasilan swasembada pangan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya beras yang tersimpan di gudang. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah petani semakin sejahtera, harga pangan terjangkau, produktivitas meningkat, dan ketergantungan terhadap impor benar-benar berkurang tanpa mengganggu stabilitas harga.
Komaruddin juga mengingatkan bahwa gagasan negara kuat memiliki dua sisi. Negara yang kuat dapat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, memberikan pelayanan publik, melindungi masyarakat miskin, dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan. Namun, tanpa kontrol institusional, kekuatan tersebut berisiko berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan.
Karena itu, Prabowo dinilai perlu memperkuat institusi negara tanpa melemahkan masyarakat sipil. Demokrasi membutuhkan pemerintah yang efektif, tetapi juga membutuhkan pers yang bebas, parlemen yang mampu mengawasi, lembaga hukum yang kuat, serta masyarakat yang memiliki ruang untuk menyampaikan kritik.
Dari sisi politik, kemampuan Prabowo merangkul berbagai kekuatan juga menjadi perhatian. Koalisi pemerintahan yang besar memberikan keuntungan berupa stabilitas politik, tetapi sekaligus dapat mempersempit ruang oposisi formal.
Menurut Komaruddin, oposisi yang sehat bukanlah musuh pemerintah. Sebaliknya, kritik dapat menjadi cermin dan mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Selain itu, persoalan terbesar pemerintahan Prabowo dinilai bukan kekurangan gagasan, melainkan kemampuan mengeksekusi terlalu banyak agenda besar secara bersamaan. Pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, koperasi, hingga pembangunan desa membutuhkan birokrasi yang profesional dan efektif.
Komaruddin menegaskan, menteri tidak seharusnya hanya menjadi pelaksana perintah presiden. Menteri harus mampu menjadi penyaring, penerjemah, sekaligus penguji setiap gagasan sebelum diterapkan.
Kabinet yang sehat, menurut dia, bukan kabinet yang selalu mengatakan “siap” kepada presiden. Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi tetap kompak ketika keputusan telah ditetapkan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak semestinya diukur dari banyaknya program, proyek, tokoh dalam kabinet, atau besarnya koalisi politik. Ukuran paling penting adalah berapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan dan apakah kehidupan masyarakat benar-benar menjadi lebih baik.
Komaruddin menyampaikan sedikitnya lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo ke depan, yakni memperkuat institusi, memperkuat meritokrasi, menjaga disiplin fiskal, memperbaiki komunikasi publik, serta memastikan konsep negara kuat tidak berubah menjadi pemerintahan yang antikritik.
Menurutnya, Prabowo memiliki obsesi besar untuk menjadikan Indonesia berdaulat, mandiri, kuat, dan dihormati. Obsesi tersebut penting bagi bangsa besar. Namun, tantangan sebenarnya adalah mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial.
Dua tahun pertama, dengan demikian, baru menunjukkan arah dan fondasi. Pemerintah masih harus membuktikan bahwa berbagai agenda besar tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Rakyat pada akhirnya tidak hanya akan bertanya tentang jumlah program pemerintah. Mereka akan bertanya lebih sederhana: Apakah anak miskin mendapatkan gizi lebih baik? Apakah petani semakin sejahtera? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah pendidikan semakin bermutu? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah korupsi semakin sulit dilakukan? Dan apakah birokrasi semakin profesional?
Di tengah semakin kuatnya media sosial, ruang publik juga semakin terbuka bagi rakyat untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah.
Komaruddin menilai Prabowo kini telah berhasil mengonsolidasikan kekuasaan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menggunakan kekuasaan tersebut untuk memenangkan kepercayaan sejarah.
Sebab, seorang presiden pada akhirnya tidak dikenang semata-mata karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya, tetapi karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan tersebut.
Terlebih, persaingan menuju Pemilu 2029 mulai terasa. Momentum tersebut dinilai menjadi waktu yang tepat bagi Prabowo untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya.
Ibarat sebuah tim sepak bola, pemain yang tidak efektif dan tidak memiliki kemampuan memadai harus berani diganti. Dalam pemerintahan, profesionalitas dan meritokrasi dinilai harus ditempatkan di atas loyalitas yang hanya menghasilkan pujian kepada pemimpin.
Pertanyaan terbesar bagi pemerintahan Prabowo kini bukan lagi seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan satu pertanyaan sederhana yang akan menentukan penilaian rakyat dan sejarah: “Apakah hidup saya menjadi lebih baik?” (*)
