Penegasan tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan arahan dalam Sidang Senat Terbuka Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada Wisuda Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, dan Program Doktor Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2025/2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026).
Menurut Tito, lulusan IPDN akan menjadi bagian dari ASN yang memegang peran strategis dalam mengelola administrasi pemerintahan di Indonesia. Tugas tersebut tidak mudah karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat kemajemukan yang tinggi.
Ia menjelaskan, kondisi geografis serta keberagaman karakter masyarakat membuat setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu, ASN harus mampu memahami kondisi sosial masyarakat agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Mendagri menyebut, berdasarkan pandangan seorang sosiolog, masyarakat Indonesia terdiri atas empat tipe, yakni informative society, industrial society, agricultural society, dan pre-agricultural society. Perbedaan karakter tersebut menuntut ASN untuk menyesuaikan pendekatan pelayanan di setiap wilayah.
Karena itu, Tito mengingatkan para lulusan IPDN agar tidak memilih-milih lokasi penugasan. Ia menegaskan setiap ASN harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia, mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta menerapkan ilmu pemerintahan sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah tempat bertugas.
