Ditengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memilih pendekatan aktif dengan tidak hanya bergantung pada APBD dan APBN, melainkan menjemput langsung peluang program nasional dan investasi sebagai sumber pembiayaan pembangunan baru.
Langkah tersebut diwujudkan melalui rangkaian kunjungan dan workshop bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Bappenas yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Kegiatan itu difokuskan untuk membuka akses terhadap program prioritas nasional yang dapat masuk langsung ke daerah.
Selain itu, Bupati juga melakukan pertemuan dengan berbagai pejabat pusat, diantaranya Menteri Kebudayaan, Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Sosial, serta jajaran direktorat jenderal seperti sektor pariwisata dan perhubungan laut.
Ia juga melakukan kunjungan kelembagaan ke RRI dan Mahkamah Agung sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor.
Upaya tersebut turut diperkuat melalui keikutsertaan dalam forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), khususnya dalam implementasi Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID).
Dalam forum itu, Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun mempresentasikan potensi daerah kepada investor nasional dan asing serta sektor perbankan.
Komoditas unggulan seperti sektor Perikanan, Pariwisata, Rumput Laut, hingga Kopra menjadi daya tarik utama yang ditawarkan untuk masuknya investasi ke daerah.
Pemerintah Daerah menyebut sejumlah hasil pertemuan telah ditindaklanjuti hingga tahap persiapan teknis dan administrasi oleh kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, beberapa program prioritas nasional disebut sudah masuk tahap eksekusi awal.
Dampaknya, akses pembiayaan pembangunan semakin terbuka, program pusat mulai masuk ke daerah, dan penguatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan mulai menunjukkan arah percepatan.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan bahwa strategi ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi fiskal.
“Efisiensi bukan berarti berhenti bergerak. Lebih baik membuka akses besar bagi rakyat, daripada diam dalam efisiensi yang tidak menghasilkan,” tutur Bupati Malra dua periode itu.
