Dua Bulan Gelap Gulita, Warga Pulau Kur Desak PT PLN (Persero) Turun Tangan

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tual-Malra, Dedi Suryadi Tamher. Foto/dok: istimewa.

TUAL, HARIANMALUKU.com – Sudah hampir dua bulan warga Kecamatan Pulau Kur dan Kur Selatan, bagian dari wilayah administratif Kota Tual, hidup dalam ketidakpastian listrik. Pemadaman terjadi hampir setiap hari, siang dan malam, tanpa kejelasan kapan krisis ini benar-benar berakhir.

Ironisnya, gangguan kerap terjadi saat waktu berbuka puasa dan sahur. Di tengah suasana Ramadan, masyarakat bukan hanya kehilangan cahaya, tetapi juga kenyamanan beribadah dan menjalankan aktivitas rumah tangga.

Surat terbuka warga menyebutkan, sumber persoalan diduga akibat kerusakan mesin pada PLN Ranting Kur yang hingga kini belum tertangani optimal. Dua bulan berlalu, solusi permanen tak kunjung terlihat.

Sebagai BUMN pengelola kebutuhan dasar, pelayanan listrik seharusnya menjadi prioritas utama, terlebih di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada pembangkit lokal. Namun yang dirasakan warga justru sebaliknya—pemadaman berlarut tanpa kepastian.

Dampaknya tak main-main. Aktivitas ekonomi terganggu, pelajar kesulitan belajar di malam hari, dan layanan kesehatan ikut terimbas. Kondisi ini dinilai sudah melewati batas toleransi. Menanggapi hal tersebut, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tual-Malra, Dedi Suryadi Tamher, menyebut situasi tersebut sebagai darurat pelayanan publik.

“Krisis ini sudah dua bulan tanpa kepastian penyelesaian permanen. Ini bukan gangguan teknis biasa. Kami meminta Kantor Pusat atau Direksi PT PLN (Persero) di Jakarta turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh,” tegasnya Minggu (1/3/2026).

Tamher menuntut transparansi penuh terkait penyebab kerusakan mesin, ketersediaan suku cadang, hingga rencana konkret pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Kur dan Kur Selatan. Jika kendala menyangkut anggaran atau kebutuhan penggantian unit pembangkit, maka keputusan strategis harus segera diambil.

“Pulau Kur bagian dari NKRI dan wilayah sah Kota Tual. Pelayanan dasar seperti listrik tidak boleh terkesan dianaktirikan hanya karena faktor geografis. Negara harus hadir melalui BUMN secara nyata,” lanjutnya.

Masyarakat berharap ada langkah cepat—baik perbaikan total mesin, penyediaan genset cadangan, maupun skema distribusi alternatif—agar pemadaman tak lagi terjadi pada momen-momen krusial.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Pulau Kur dan Kur Selatan masih menunggu sikap resmi manajemen PLN. Satu hal yang pasti bahwa dua bulan dalam gelap bukan sekadar gangguan teknis, melainkan ujian keseriusan negara dalam menghadirkan pelayanan dasar yang adil bagi seluruh rakyatnya.