Dalam forum tersebut, Hanubun menyampaikan sejumlah saran dan masukan terkait rekomendasi APKASI yang menyentuh isu strategis daerah, mulai dari pengelolaan dana desa, pembentukan badan pengelola perkebunan, tata kelola pemerintahan daerah, hingga jaminan asuransi kesehatan.
Namun yang paling disoroti Bupati Maluku Tenggara itu adalah soal pengawalan rekomendasi organisasi setelah disampaikan kepada pemerintah pusat.
Menurut Hanubun, berbagai rekomendasi yang dihasilkan forum kepala daerah tidak boleh hanya berhenti pada tahap penyerahan kepada pemerintah pusat tanpa ada tindak lanjut yang jelas.
“Pertanyaan saya adalah bagaimana pengawalan rekomendasi ini oleh pengurus sendiri. Artinya kita serahkan, tetapi jangan sampai diserahkan begitu saja lalu tidak selesai,” tegas Hanubun dalam forum tersebut.
Ia menilai, organisasi kepala daerah seperti APKASI harus memiliki mekanisme pengawalan yang jelas agar rekomendasi yang disepakati benar-benar mendapat perhatian pemerintah, baik dari kementerian terkait maupun Presiden.
Hanubun menegaskan, keberadaan pengawalan ini penting agar aspirasi pemerintah daerah tidak berhenti sebagai dokumen rapat, tetapi benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan nasional.
“Paling tidak ada gambaran bagaimana pengawalan rekomendasi ini. Jadi bukan kita serahkan begitu saja, tetapi ada tindak lanjut sehingga suatu saat bisa diperhatikan oleh Menteri maupun Presiden,” ujarnya.
Rapat Dewan Pengurus APKASI tersebut menjadi forum strategis bagi para bupati dari berbagai daerah di Indonesia untuk menyampaikan persoalan daerah sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
Selain rapat organisasi, kegiatan juga dirangkaikan dengan buka puasa bersama para kepala daerah, sebagai momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antar pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
