Hal tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Pembinaan Kamtibmas dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Ohoi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Selasa (13/5/2025). Acara ini dihadiri oleh para kepala desa/ohoi, perangkat desa, tokoh masyarakat, unsur TNI/Polri, serta jajaran Pemerintah Daerah.
Dalam penyampaiannya, Irjen Eddy Sumitro menyebut bahwa empat pilar tersebut merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat pembangunan dari tingkat akar rumput, khususnya di wilayah desa/ohoi.
“Pemerintah, TNI/Polri, tokoh agama, dan tokoh adat harus berjalan seiring. Sinergi dan komunikasi yang baik antar keempat pilar ini akan menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan, termasuk dalam menjaga keamanan, menyelesaikan konflik sosial, dan menciptakan pemerintahan desa yang bersih dari penyimpangan,” tegas Kapolda.
Ia menekankan bahwa keberadaan tokoh agama dan tokoh adat bukan hanya sebagai simbol kultural, melainkan sebagai pengarah moral dan penjaga nilai-nilai sosial masyarakat.
Sementara itu, TNI dan Polri diminta untuk terus aktif memberikan rasa aman, sekaligus menjadi mitra strategis dalam mengedukasi masyarakat desa terkait hukum dan ketertiban.
Kapolda juga mengingatkan para kepala desa/ohoi agar menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
"Desa adalah ujung tombak pembangunan nasional. Jika desa kuat, maka bangsa ini juga kuat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," tambahnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparat desa dalam membangun tata kelola yang baik serta menciptakan harmoni sosial di tingkat desa, khususnya dalam konteks adat istiadat masyarakat Kei yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal.
Acara diakhiri dengan sesi dialog interaktif antara peserta dan narasumber, yang membahas tantangan serta solusi konkret dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
