Dalam forum tersebut, Bupati Hanubun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mempercepat pembangunan di wilayah Maluku, khususnya dalam aspek infrastruktur, pelayanan dasar, dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. Ia juga menyoroti tantangan geografis Maluku sebagai daerah kepulauan yang memerlukan pendekatan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah lainnya.
"Melalui forum Musrenbang ini, kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan daerah-daerah di Maluku, terutama dalam hal distribusi anggaran dan dukungan kebijakan yang berpihak pada kepulauan," ujar Bupati Hanubun.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam alokasi anggaran pembangunan yang selama ini lebih banyak terfokus di ibu kota provinsi, sementara daerah-daerah lain, termasuk Maluku Tenggara, masih menghadapi berbagai keterbatasan. Bupati Hanubun meminta agar pembagian "kue pembangunan" dilakukan secara adil dan merata untuk mempercepat kemajuan di seluruh wilayah Maluku.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hanubun juga menyampaikan beberapa usulan prioritas pembangunan di Maluku Tenggara, antara lain percepatan pembangunan jalan Trans Kei Besar yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) namun belum terealisasi secara optimal. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian proyek-proyek infrastruktur strategis lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Dirjen Otda menyambut baik masukan tersebut dan menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah timur seperti Maluku. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Musrenbang Provinsi Maluku tahun ini dihadiri oleh Gubernur Maluku, para bupati dan wali kota, jajaran Forkopimda, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait. Forum ini bertujuan untuk merumuskan arah pembangunan provinsi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memastikan sinergi antara program pembangunan daerah dan nasional.
