Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Tenggara, Titus Betaubun, mengatakan langkah ini merupakan arahan langsung Bupati Maluku Tenggara untuk memastikan bantuan benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.
“Fokus kami sekarang adalah masyarakat dalam kategori kemiskinan ekstrem, yaitu desil satu dan dua,” ujarnya Jumat (22/6/2026).
Dua kecamatan yang menjadi prioritas awal yakni Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat.
Menurut Titus, pendekatan yang dilakukan tidak lagi sekadar berdasarkan laporan administrasi, tetapi akan melalui pengecekan langsung hingga ke rumah-rumah warga.
“Arahan Bupati sangat jelas. Tentukan kecamatannya, desanya, rumahnya, dan KK-nya. Empat variabel ini yang akan diverifikasi,” katanya.
Meski demikian, tantangan geografis menjadi hambatan besar.
Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari wilayah kepulauan membuat distribusi bantuan dan proses validasi data sering terkendala cuaca buruk serta keterbatasan transportasi laut.
“Kalau ada bencana atau kebutuhan mendesak, kami kadang tidak bisa langsung menyeberang karena harus menunggu kapal atau cuaca membaik,” ungkap Titus.
Untuk mengatasi masalah itu, Dinas Sosial telah mengusulkan dukungan fasilitas transportasi laut kepada Kementerian Sosial.
Selain validasi data menyeluruh, seluruh bantuan dari OPD teknis ke depan juga akan diwajibkan menggunakan basis DTSEN agar tidak terjadi tumpang tindih atau bantuan salah sasaran.
“Tidak bisa lagi bantuan diberikan hanya berdasarkan usulan biasa. Semua harus dikonfrontir dengan data nasional,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan dapat menekan kecemburuan sosial yang selama ini sering muncul di masyarakat.
