Program yang digagas Kepala Biro Perencanaan Kemendagri, Ahmad Husin Tambunan, ini lahir dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XV di Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Husin menjelaskan, SIGROW menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi, yang telah dirumuskan bersama Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sembilan langkah itu meliputi:
1. Percepatan realisasi APBD,
2. Percepatan investasi PMA dan PMDN,
3. Percepatan proyek infrastruktur,
4. Pengendalian harga bahan pokok,
5. Pencegahan ekspor dan impor ilegal,
6. Perluasan lapangan kerja,
7. Peningkatan produktivitas berbasis potensi lokal,
8. Peningkatan output industri manufaktur daerah, dan
9. Kemudahan perizinan berusaha.
“SIGROW dirancang sebagai sistem terpadu yang memantau dan mengawal capaian ekonomi daerah agar selaras dengan target pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen,” ujar Husin dalam peluncuran SIGROW di Hotel InterContinental Bandung, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, sistem ini merupakan tindak lanjut dari kick-off SIGROW pada 7 Juli 2025, yang menandai kolaborasi antara Kemendagri, Bappenas, dan BPS dalam memperkuat pemantauan ekonomi nasional dan regional.
Peluncuran SIGROW di Bandung turut dihadiri perwakilan Pemda, kementerian/lembaga, dan kepala perwakilan BPS dari seluruh Indonesia.
Sementara itu, Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Bappenas, Anang Budi Gunawan, mengapresiasi inisiatif Kemendagri tersebut. Ia menyebut, SIGROW menghadirkan tiga pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yakni pemantauan melalui dashboard ekonomi, pengawalan lewat rapat koordinasi berkala, dan percepatan melalui intervensi konkret.
“Kolaborasi tiga pilar ini akan memperkuat kerja bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong ekonomi nasional,” ujar Anang.
